rudd12_ Kevin FrayerGetty Images_china woman Kevin Frayer/Getty Images

Perekonomian Tiongkok di Persimpangan Jalan

BRISBANE/NEW YORK – Pada tahun 2013, pemerintah Tiongkok mengumumkan agenda kebijakan yang menjanjikan reformasi nyata pada perekonomian yang sarat dengan utang dan terdistorsi oleh pengaruh sektor badan usaha milik negara (BUMN) yang berukuran besar. Tapi bukannya memastikan agenda tersebut berjalan, Tiongkok memilih untuk menghindari risiko yang terdapat dalam ekonomi pasar, dan hingga saat ini memilih untuk menerapkan apa yang paling diketahuinya: kendali negara terhadap perekonomian dan perasaan stabil yang ditimbulkannya.

Sejak tahun 2017, The China Dashboard, yang merupakan proyek bersama Asia Society Policy Institute dan Rhodium Group, sudah memantau kebijakan perekonomian Tiongkok. Setelah menganalisis data obyektif sepuluh area penting perekonomian negara ini, kami menemukan bahwa perekonomian Tiongkok hanya mengalami sedikit reformasi dan bahkan tidak ada reformasi sama sekali dalam tiga tahun terakhir.

Kegagalan pemerintahan Tiongkok dalam merealisasikan janjinya untuk mempunyai perekonomian yang lebih terbuka telah mengurangi kredibilitasnya, dan semakin meningkatnya reaksi buruk di tingkat global yang sekarang dialami. Bahkan sebelum COVID-19 melanda, kurangnya reformasi sudah melemahkan kinerja perekonomian Tiongkok dan menyebabkannya terlalu bergantung pada utang, dan semakin mematahkan semangat dari sektor swasta dalam negeri.                           

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/FR3Fw81id