ANN ARBOR – Sejak Presiden Tiongkok Xi Jinping meluncurkan gerakan anti-korupsi menyeluruhnya pada tahun 2012, lebih dari 1,5 juta pejabat, termasuk beberapa dari pimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah diberi hukuman. Di antaranya adalah Ji Jianye, mantan Walikota Nanjing dan Yangzhou, di Provinsi Jiangsu. Ji sekarang hanya dikenang karena suap dan skandal yang melilitnya. Namun, sebelum kejatuhannya, Ji terkenal dengan kemampuan tangan besinya. “Di Yangzou,” diberitakan salah satu media lokal Southern Weekend, “sebagian besar warga setuju bahwa Ji adalah pemimpin yang paling besar sumbangannya pada kota tersebut sejak tahun 1949.”
Anggapan tentang sistem politik Tiongkok sangatlah terbelah. Satu pihak menganggap Tiongkok menerapkan meritokrasi bergaya Konghucu yang, menurut Daniel A. Bell dari Universitas Shandong, memilih pejabat “sesuai dengan kemampuan dan keluhurannya” melalui proses dari atas ke bawah, dan bukan dengan pemilihan umum. Menurut Bell, meritokrasi memberikan alternatif bagi – bahkan menantang –demokrasi. Dia mengusulkan kepada pemerintah Tiongkok untuk mengekspor cara ini ke luar negeri.
Kelompok kedua terdiri dari para pembantahnya seperti Minxin Pei dari Claremont McKenna College dan penulis Gordon G. Chang, yang bersikeras selama berdekade-dekade lamanya bahwa PKT sedang membusuk karena korupsi dan akan hancur dalam waktu dekat. Sederhananya, Pei menjelaskan bahwa rezim tersebut penuh dengan “perampasan, penyelewengan, dan kekacauan.”
ANN ARBOR – Sejak Presiden Tiongkok Xi Jinping meluncurkan gerakan anti-korupsi menyeluruhnya pada tahun 2012, lebih dari 1,5 juta pejabat, termasuk beberapa dari pimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah diberi hukuman. Di antaranya adalah Ji Jianye, mantan Walikota Nanjing dan Yangzhou, di Provinsi Jiangsu. Ji sekarang hanya dikenang karena suap dan skandal yang melilitnya. Namun, sebelum kejatuhannya, Ji terkenal dengan kemampuan tangan besinya. “Di Yangzou,” diberitakan salah satu media lokal Southern Weekend, “sebagian besar warga setuju bahwa Ji adalah pemimpin yang paling besar sumbangannya pada kota tersebut sejak tahun 1949.”
Anggapan tentang sistem politik Tiongkok sangatlah terbelah. Satu pihak menganggap Tiongkok menerapkan meritokrasi bergaya Konghucu yang, menurut Daniel A. Bell dari Universitas Shandong, memilih pejabat “sesuai dengan kemampuan dan keluhurannya” melalui proses dari atas ke bawah, dan bukan dengan pemilihan umum. Menurut Bell, meritokrasi memberikan alternatif bagi – bahkan menantang –demokrasi. Dia mengusulkan kepada pemerintah Tiongkok untuk mengekspor cara ini ke luar negeri.
Kelompok kedua terdiri dari para pembantahnya seperti Minxin Pei dari Claremont McKenna College dan penulis Gordon G. Chang, yang bersikeras selama berdekade-dekade lamanya bahwa PKT sedang membusuk karena korupsi dan akan hancur dalam waktu dekat. Sederhananya, Pei menjelaskan bahwa rezim tersebut penuh dengan “perampasan, penyelewengan, dan kekacauan.”