Pembelaan bagi Populisme Ekonomi

CAMBRIDGE – Kaum populis tidak menyukai peraturan yang dibuat untuk para politisi lembaga eksekutif. Kaum populis menganggap diri mereka mewakili mayoritas masyarakat, sehingga peraturan yang diberlakukan kepada mereka adalah suatu bentuk pengekangan kehendak publik. Pengekangan ini hanya akan menguntungkan para “musuh masyarakat” – misalnya kaum minoritas dan asing (dalam sudut pandang kaum populis sayap kanan) atau kaum elit keuangan (dalam sudut pandang kaum populis sayap kiri).         

Ini adalah sebuah pendekatan politik yang berbahaya karena memungkinkan kelompok mayoritas untuk menindas hak-hak kelompok minoritas. Tanpa adanya pembagian kekuasaan, sistem peradilan yang independen, atau kebebasan pers – yaitu semua hal yang dibenci oleh pemimpin autokrat populis mulai dari Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán, hingga Donald Trump – demokrasi beralih menjadi tirani pihak yang sedang berkuasa. 

Pemilu berkala hanya merupakan kedok pemerintahan populis. Tidak adanya penegakan hukum dan kebebasan sipil, rezim populis dapat melanggengkan kekuasaan mereka dengan memanipulasi media dan sistem peradilan sesuka hati.