BERLIN – Keputusan Pengadilan Konstitusi Federal Jerman (GCC) yang tidak memihak program pembelian aset yang diambil sebelum pandemi terjadi oleh Bank Sentral Eropa (ECB) telah mengejutkan banyak pengambil kebijakan dan pengamat di luar Jerman. Banyak yang akan tergoda untuk mengabaikan keputusan ini, atau melakukan eskalasi perlawanan hukum dengan GCC. Tapi kedua pendekatan tersebut akan menjadi kontraproduktif. Situasi ini memerlukan perdebatan yang sungguh-sungguh mengenai amanat ECB dan perjanjian Eropa yang ada.
Secara khusus, GCC telah menuduh ECB melanggar Perjanjian mengenai Fungsi Uni Eropa dengan tidak melakukan “penilaian proporsionalitas” yang benar untuk Program Pembelian Sektor Publik (PSPP) mereka. Pengadilan menilai PSPP lebih dari sekedar alat kebijakan moneter. Hal tersebut dinilai sebagai kebijakan ekonomi yang lebih luas yang telah membebankan biaya yang tidak semestinya terhadap masyarakat dengan jumlah tabungan sedikit, pembayar pajak, dan sektor individu. Dengan demikian, GCC percaya bahwa ECB berada di ambang batas atau sudah melewati batas dengan memberikan pendanaan moneter yang dilarang kepada pemerintahan negara-negara anggota.
Meskipun ini bukan pertama kalinya GCC memberikan putusan sehubungan dengan ECB, putusan yang terakhir ini tentu merupakan intensifikasi atas konflik tersebut. Tanpa adanya penilaian proporsional dari ECB, Bundesbank akan dilarang untuk berpartisipasi dalam PSPP, dan hal ini berpotensi punya dampak yang luas pada Persatuan Ekonomi dan Moneter Eropa (EMU).
BERLIN – Keputusan Pengadilan Konstitusi Federal Jerman (GCC) yang tidak memihak program pembelian aset yang diambil sebelum pandemi terjadi oleh Bank Sentral Eropa (ECB) telah mengejutkan banyak pengambil kebijakan dan pengamat di luar Jerman. Banyak yang akan tergoda untuk mengabaikan keputusan ini, atau melakukan eskalasi perlawanan hukum dengan GCC. Tapi kedua pendekatan tersebut akan menjadi kontraproduktif. Situasi ini memerlukan perdebatan yang sungguh-sungguh mengenai amanat ECB dan perjanjian Eropa yang ada.
Secara khusus, GCC telah menuduh ECB melanggar Perjanjian mengenai Fungsi Uni Eropa dengan tidak melakukan “penilaian proporsionalitas” yang benar untuk Program Pembelian Sektor Publik (PSPP) mereka. Pengadilan menilai PSPP lebih dari sekedar alat kebijakan moneter. Hal tersebut dinilai sebagai kebijakan ekonomi yang lebih luas yang telah membebankan biaya yang tidak semestinya terhadap masyarakat dengan jumlah tabungan sedikit, pembayar pajak, dan sektor individu. Dengan demikian, GCC percaya bahwa ECB berada di ambang batas atau sudah melewati batas dengan memberikan pendanaan moneter yang dilarang kepada pemerintahan negara-negara anggota.
Meskipun ini bukan pertama kalinya GCC memberikan putusan sehubungan dengan ECB, putusan yang terakhir ini tentu merupakan intensifikasi atas konflik tersebut. Tanpa adanya penilaian proporsional dari ECB, Bundesbank akan dilarang untuk berpartisipasi dalam PSPP, dan hal ini berpotensi punya dampak yang luas pada Persatuan Ekonomi dan Moneter Eropa (EMU).