NEW YORK – Selama pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat di banyak negara di dunia sebagian besar terhenti. Namun, bagi dua miliar orang yang hidup di negara-negara yang terdampak oleh konflik, kekerasan dan pergolakan tidak berhenti. Beberapa konflik di dunia justru meningkat atau kembali terjadi selama krisis ini, sehingga menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi infrastruktur dan sistem layanan kesehatan yang baru mulai dibangun kembali. Secara global, kita terus berinvestasi jauh lebih banyak pada alat-alat perang dibandingkan pada fondasi-fondasi perdamaian.
Tentu saja, ada pihak-pihak yang berjuang demi perdamaian. Pada tanggal 23 Maret, pada awal terjadinya pandemi ini, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyerukan gencatan senjata global, agar negara-negara bisa fokus pada krisis COVID-19 dan memungkinkan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk menjangkau masyarakat rentan. Lebih dari 100 organisasi perempuan di Irak, Libya, Palestina, Suriah, dan Yaman dengan cepat mendukung seruan tersebut dengan pernyataan bersama yang menganjurkan gencatan senjata secara luas, yang bisa membangun landasan bagi perdamaian yang langgeng.
Tidak mengejutkan bahwa perempuan termasuk yang pertama mendukung seruan gencatan senjata. Minggu lalu, negara-negara dan organisasi masyarakat sipil memperingati 20 tahun Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yang pertama kali mengakui peran penting perempuan dalam upaya-upaya pembangunan perdamaian di garis depan.
Perempuan – termasuk perempuan muda – adalah pihak yang melakukan banyak pekerjaan yang paling melelahkan dan memakan waktu yang mendasari perjanjian formal tingkat tinggi, yang sering kali dicapai dalam pembicaraan yang tidak melibatkan mereka. Misalnya, di Suriah, perempuan menegosiasikan gencatan senjata untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan, bekerja di rumah sakit dan sekolah darurat, mendistribusikan pangan dan obat-obatan, serta mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia. Di Sudan Selatan, perempuan sudah memediasi dan menyelesaikan perselisihan antar suku untuk mencegah konflik meningkat menjadi pertikaian dengan kekerasan.
Perempuan juga memelopori pekerjaan-pekerjaan penting kampanye perdamaian, termasuk melalui program-program pendidikan, yang mengajarkan generasi muda bahwa tidak ada konflik yang tidak bisa dihindari. Organisasi-organisasi perempuan sudah lama menyerukan pelucutan senjata nuklir, pengendalian senjata, dan realokasi dana dari investasi pada militer menjadi investasi pada program-program sosial.
Seruan-seruan ini sangat penting. Tapi tidak pernah didengarkan. Begitu juga seruan PBB untuk melakukan gencatan senjata karena COVID-19: menurut Dewan Pengungsi Norwegia, dalam dua bulan setelah seruan Guterres, konflik bersenjata di 19 negara memaksa 661.000 orang mengungsi. Jika kita tidak mendengarkan perempuan, dan tidak mengalihkan investasi kita dari perang ke perdamaian, maka kehancuran ini akan terus terjadi.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Tahun lalu, belanja militer global mencapai $1,9 triliun, yang merupakan peningkatan tahunan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam dua puluh lima tahun terakhir – sejak Deklarasi dan Platform Aksi Beijing yang merupakan sebuah tonggak sejarah yang menyerukan negara-negara untuk “mengakui dan mengatasi bahaya konflik bersenjata dan dampak negatif belanja militer yang berlebihan terhadap masyarakat” – belanja untuk sektor pertahanan sudah meningkat sebesar dua kali lipat.
Lebih banyak senjata dan tentara berarti lebih sedikit sumber daya bagi 55% populasi global – termasuk dua-pertiga dari anak-anak di seluruh dunia – yang tidak punya perlindungan sosial, sehingga menjadikan mereka terpapar oleh dampak-dampak sosial dan ekonomi yang sangat buruk dari pandemi ini. Kekuatan militer tidak akan membantu 83-132 juta orang yang menjadi menderita kekurangan gizi di dunia pada tahun 2020 karena COVID-19.
Aktivis perdamaian Liberia dan Pemenang Hadiah Nobel Leymah Gbowee dengan benar menyatakan bahwa: “Perdamaian bukan berarti tidak adanya perang,” ujarnya, tapi “dijaganya martabat kemanusiaan secara penuh.” Perdamaian adalah sebuah keadaan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini berarti pendidikan bagi anak-anak kita, sistem kesehatan yang berjalan dengan baik, dan sistem peradilan yang adil dan tidak mengandung bias, pemenuhan kebutuhan pangan, perempuan yang berdaya, diakui, dihargai dan diberikan upah, dan masih banyak lagi.”
Kita harus membelanjakan uang kita bukan untuk alat-alat kehancuran, tapi pada “perdamaian ala feminis” yang menjunjung hak ekonomi dasar dan sosial bagi semua orang. Hal ini berarti menjamin perlindungan sosial yang luas dan memberikan layanan penting, seperti layanan kesehatan, pengasuhan anak, dan pendidikan. Pemberian layanan-layanan tersebut terbukti mengurangi kesenjangan yang memicu konflik.
Pandemi ini sudah menyoroti betapa pentingnya layanan-layanan lain. Misalnya, kebutuhan akan penampungan bagi penyintas kekerasan berbasis gender meningkat selama lockdown COVID-19, dan dibutuhkan dana yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan pasokan medis dan peralatan perlindungan diri yang mencukupi, yang sering kali habis ketika terjadi pandemi, bahkan di negara-negara kaya.
Perdamaian ala feminis juga berarti bahwa suara semua orang didengarkan, dengan semua kelompok dilibatkan secara berarti dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam hal ini, organisasi-organisasi perempuan mempunyai peranan yang penting, membantu perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya mendapatkan akses terhadap pengambilan keputusan dan memberikan mereka sumber daya dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi.
Tapi, lagi-lagi, pendanaan yang lebih besar tetap diperlukan. Bantuan bilateral bagi organisasi-organisasi perempuan di negara-negara yang rentan dan terdampak oleh konflik rata-rata berjumlah $96 juta per tahun pada tahun 2017-18 – setara dengan 0,005% dari belanja militer global.
Terlepas dari dampak buruk yang disebabkan oleh COVID-19, krisis ini juga membawa sebuah kesempatan bagi generasi ini untuk membangun perekonomian dan masyarakat yang lebih inklusif, yang bebas dari dampak buruk konflik. Upaya bersama untuk mendemiliterisasi dunia dan membangun perdamaian ala feminis – yang dimulai dengan gencatan senjata global, dan diikuti oleh peninjauan ulang yang komprehensif mengenai cara kita mengalokasikan sumber daya – harus menjadi inti dari visi ini.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Donald Trump’s attempt to reindustrialize the US economy by eliminating trade deficits will undoubtedly cause pain and disruption on a massive scale. But it is important to remember that both major US political parties have abandoned free trade in pursuit of similar goals.
argues that America’s protectionist policies reflect a global economic reordering that was already underway.
Donald Trump and Elon Musk's reign of disruption is crippling research universities’ ability to serve as productive partners in innovation, thus threatening the very system that they purport to celebrate. The Chinese, who are increasingly becoming frontier innovators in their own right, will be forever grateful.
warns that the pillars of US dynamism and competitiveness are being systematically toppled.
NEW YORK – Selama pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat di banyak negara di dunia sebagian besar terhenti. Namun, bagi dua miliar orang yang hidup di negara-negara yang terdampak oleh konflik, kekerasan dan pergolakan tidak berhenti. Beberapa konflik di dunia justru meningkat atau kembali terjadi selama krisis ini, sehingga menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi infrastruktur dan sistem layanan kesehatan yang baru mulai dibangun kembali. Secara global, kita terus berinvestasi jauh lebih banyak pada alat-alat perang dibandingkan pada fondasi-fondasi perdamaian.
Tentu saja, ada pihak-pihak yang berjuang demi perdamaian. Pada tanggal 23 Maret, pada awal terjadinya pandemi ini, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyerukan gencatan senjata global, agar negara-negara bisa fokus pada krisis COVID-19 dan memungkinkan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk menjangkau masyarakat rentan. Lebih dari 100 organisasi perempuan di Irak, Libya, Palestina, Suriah, dan Yaman dengan cepat mendukung seruan tersebut dengan pernyataan bersama yang menganjurkan gencatan senjata secara luas, yang bisa membangun landasan bagi perdamaian yang langgeng.
Tidak mengejutkan bahwa perempuan termasuk yang pertama mendukung seruan gencatan senjata. Minggu lalu, negara-negara dan organisasi masyarakat sipil memperingati 20 tahun Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yang pertama kali mengakui peran penting perempuan dalam upaya-upaya pembangunan perdamaian di garis depan.
Perempuan – termasuk perempuan muda – adalah pihak yang melakukan banyak pekerjaan yang paling melelahkan dan memakan waktu yang mendasari perjanjian formal tingkat tinggi, yang sering kali dicapai dalam pembicaraan yang tidak melibatkan mereka. Misalnya, di Suriah, perempuan menegosiasikan gencatan senjata untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan, bekerja di rumah sakit dan sekolah darurat, mendistribusikan pangan dan obat-obatan, serta mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia. Di Sudan Selatan, perempuan sudah memediasi dan menyelesaikan perselisihan antar suku untuk mencegah konflik meningkat menjadi pertikaian dengan kekerasan.
Perempuan juga memelopori pekerjaan-pekerjaan penting kampanye perdamaian, termasuk melalui program-program pendidikan, yang mengajarkan generasi muda bahwa tidak ada konflik yang tidak bisa dihindari. Organisasi-organisasi perempuan sudah lama menyerukan pelucutan senjata nuklir, pengendalian senjata, dan realokasi dana dari investasi pada militer menjadi investasi pada program-program sosial.
Seruan-seruan ini sangat penting. Tapi tidak pernah didengarkan. Begitu juga seruan PBB untuk melakukan gencatan senjata karena COVID-19: menurut Dewan Pengungsi Norwegia, dalam dua bulan setelah seruan Guterres, konflik bersenjata di 19 negara memaksa 661.000 orang mengungsi. Jika kita tidak mendengarkan perempuan, dan tidak mengalihkan investasi kita dari perang ke perdamaian, maka kehancuran ini akan terus terjadi.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
Tahun lalu, belanja militer global mencapai $1,9 triliun, yang merupakan peningkatan tahunan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam dua puluh lima tahun terakhir – sejak Deklarasi dan Platform Aksi Beijing yang merupakan sebuah tonggak sejarah yang menyerukan negara-negara untuk “mengakui dan mengatasi bahaya konflik bersenjata dan dampak negatif belanja militer yang berlebihan terhadap masyarakat” – belanja untuk sektor pertahanan sudah meningkat sebesar dua kali lipat.
Lebih banyak senjata dan tentara berarti lebih sedikit sumber daya bagi 55% populasi global – termasuk dua-pertiga dari anak-anak di seluruh dunia – yang tidak punya perlindungan sosial, sehingga menjadikan mereka terpapar oleh dampak-dampak sosial dan ekonomi yang sangat buruk dari pandemi ini. Kekuatan militer tidak akan membantu 83-132 juta orang yang menjadi menderita kekurangan gizi di dunia pada tahun 2020 karena COVID-19.
Aktivis perdamaian Liberia dan Pemenang Hadiah Nobel Leymah Gbowee dengan benar menyatakan bahwa: “Perdamaian bukan berarti tidak adanya perang,” ujarnya, tapi “dijaganya martabat kemanusiaan secara penuh.” Perdamaian adalah sebuah keadaan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini berarti pendidikan bagi anak-anak kita, sistem kesehatan yang berjalan dengan baik, dan sistem peradilan yang adil dan tidak mengandung bias, pemenuhan kebutuhan pangan, perempuan yang berdaya, diakui, dihargai dan diberikan upah, dan masih banyak lagi.”
Kita harus membelanjakan uang kita bukan untuk alat-alat kehancuran, tapi pada “perdamaian ala feminis” yang menjunjung hak ekonomi dasar dan sosial bagi semua orang. Hal ini berarti menjamin perlindungan sosial yang luas dan memberikan layanan penting, seperti layanan kesehatan, pengasuhan anak, dan pendidikan. Pemberian layanan-layanan tersebut terbukti mengurangi kesenjangan yang memicu konflik.
Pandemi ini sudah menyoroti betapa pentingnya layanan-layanan lain. Misalnya, kebutuhan akan penampungan bagi penyintas kekerasan berbasis gender meningkat selama lockdown COVID-19, dan dibutuhkan dana yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan pasokan medis dan peralatan perlindungan diri yang mencukupi, yang sering kali habis ketika terjadi pandemi, bahkan di negara-negara kaya.
Perdamaian ala feminis juga berarti bahwa suara semua orang didengarkan, dengan semua kelompok dilibatkan secara berarti dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam hal ini, organisasi-organisasi perempuan mempunyai peranan yang penting, membantu perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya mendapatkan akses terhadap pengambilan keputusan dan memberikan mereka sumber daya dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi.
Tapi, lagi-lagi, pendanaan yang lebih besar tetap diperlukan. Bantuan bilateral bagi organisasi-organisasi perempuan di negara-negara yang rentan dan terdampak oleh konflik rata-rata berjumlah $96 juta per tahun pada tahun 2017-18 – setara dengan 0,005% dari belanja militer global.
Terlepas dari dampak buruk yang disebabkan oleh COVID-19, krisis ini juga membawa sebuah kesempatan bagi generasi ini untuk membangun perekonomian dan masyarakat yang lebih inklusif, yang bebas dari dampak buruk konflik. Upaya bersama untuk mendemiliterisasi dunia dan membangun perdamaian ala feminis – yang dimulai dengan gencatan senjata global, dan diikuti oleh peninjauan ulang yang komprehensif mengenai cara kita mengalokasikan sumber daya – harus menjadi inti dari visi ini.